Busertargetkriminal.com, JAKARTA UTARA – Sebuah unggahan video di media sosial mendadak viral setelah seorang pemilik usaha rental mobil mengaku menjadi korban penggelapan oleh adik dari seorang pejabat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Utara. Tak hanya kehilangan jejak kendaraan, korban juga mengaku diusir saat mencoba meminta pertanggungjawaban.
Kronologi Penggelapan: GPS Dicopot, Mobil Dijual Murah
Berdasarkan keterangan korban dalam unggahan tersebut, kejadian bermula saat adik dari oknum pejabat tersebut menyewa unit mobil miliknya. Tanpa sepengetahuan pemilik, pelaku diduga mencopot perangkat GPS yang terpasang pada kendaraan untuk menghilangkan jejak.
Kendaraan tersebut kemudian dikabarkan telah dijual secara ilegal kepada pihak lain dengan harga yang sangat jauh di bawah pasar, yakni sekitar Rp 18 juta. Setelah sempat menghilang, pemilik mobil akhirnya berhasil melacak keberadaan pelaku dan menuntut ganti rugi senilai harga mobil tersebut.
Diduga Dilindungi Oknum Pejabat
Karena tidak memiliki uang untuk mengganti rugi, pelaku berjanji akan meminjam dana kepada kakaknya yang bekerja di kantor Walikota Jakarta Utara. Namun, setibanya di lokasi, pemilik mobil justru mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan.
”Saya cuma berdua sama pelaku, tapi saya malah diusir. Sedangkan pelaku langsung ditarik ke ruangan sama kakaknya,” tulis korban dalam unggahannya. Hingga berita ini diturunkan, korban mengklaim bahwa pelaku masih disembunyikan oleh sang kakak.
Identitas Pejabat Terungkap
Dalam narasi video yang beredar, korban secara spesifik menyebutkan identitas oknum pejabat tersebut. Kakak pelaku diketahui bernama Ardan Solihin, yang disebut menjabat sebagai Kepala Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup di Kantor Walikota Jakarta Utara.
Unggahan ini pun ramai dengan tagar #percumalaporpolisi dan #pejabat, mencerminkan kekecewaan korban yang merasa akses keadilan terhambat oleh jabatan seseorang. Hingga saat ini, pihak redaksi masih berupaya meminta konfirmasi resmi dari pihak Walikota Jakarta Utara terkait dugaan keterlibatan pegawainya dalam melindungi pelaku kriminal.
